Rabu, 04 Desember 2013

Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) Klaten Berkurang 4.379 Keluarga

Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang akan diikutkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkurang 4.379 keluarga. Sebelumnya, jumlah yang diusulkan sebanyak 30.257 keluarga dan dari hasil validasi, jumlah yang lolos sebanyak 25.878 keluarga.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten, Slamet Widodo, mengatakan berkurangnya jumlah itu merupakan hasil dari validasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti di kabupaten. “Sebelumnya kami memang mengusulkan 30.257 keluarga yang akan mengikuti PKH. Namun, setelah divalidasi, ternyata yang sesuai persyaratan hanya 25.878 keluarga,” katanya kepada solopos.com, akhir pekan kemarin.

Ia menambahkan data RTS tersebut perlu divalidasi karena data diperoleh dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Sebab, seiring waktu, lanjut dia, pasti ada perubahan data seperti pindah alamat, kehidupan ekonominya sudah mampu, tidak ada ibu hamil, tidak ada anak usia balita, SD, dan SMP. Sementara itu, Sekretaris Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menyatakan bantuan kepada warga miskin yang diberikan melalui PKH tersebut memiliki persyaratan yang lebih ketat dibanding bantuan lainnya. Jadi, apabila penerima bantuan tidak memenuhi aturan yang ada, maka bantuan akan dikurangi bahkan bisa dicabut.

“Bantuan dengan program PKH ini tidak seperti bantuan untuk warga miskin pada umumnya. Sebab, ada persyaratan ketat seperti harus berasal dari keluarga miskin, ada ibu hamil, anak balita, anak usia SD, dan SMP. Selain itu, peserta yang mendapat bantuan akan terus dipantau setiap tahun apakah masih memenuhi persyaratan atau tidak,” katanya, akhir pekan kemarin. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 30.257 RTS di Kabupaten Klaten diusulkan mengikuti PKH. Jumlah RTS tersebut tersebar di 25 kecamatan. Dana yang dianggarkan untuk program nasional tersebut sekitar Rp54 miliar yang berasal dari pemerintah pusat.

Diharapkan, program itu menjadi model ideal untuk mengurangi jumlah warga miskin di Kabupaten Klaten. Sebab, warga yang terdaftar dalam PKH secara langsung terdaftar sebagai penerima beras untuk warga miskin (raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sumber

50 Desa di Klaten Peroleh Bantuan Rp2,8 Miliar

Sebanyak 61 titik di 50 desa yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Klaten mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur di desa.

Bantuan tersebut baru diterima Pemkab Klaten pekan lalu. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan bantuan keuangan tersebut hanya diberikan untuk desa-desa tertentu yang sudah ditentukan dari provinsi.

“Desa-desa penerima bantuan ini sudah ditentukan pihak provinsi. Ada 61 titik di 50 desa yang tersebar hampir di semua kecamatan. Total bantuan itu sekitar Rp2,8 miliar,” katanya saat dihubungi Solopos.com, Rabu (27/11/2013).

Menurutnya, informasi terkait adanya bantuan tersebut sudah ada beberapa waktu lalu. Namun, dana tersebut baru turun pekan lalu dan pada Rabu  pihaknya mengundang sejumlah camat yang wilayahnya menerima bantuan.

“Intinya, bantuan ini untuk membantu memperbaiki jalan desa dan insfrastruktur lainnya. Hari ini [Rabu], kami sudah mengumpulkan sejumlah camat yang desanya menerima bantuan keuangan. Untuk ajuan pencairannya maksimal Jumat [29/11/2013]. Setelah disetujui, maka dana akan langsung ditransfer ke rekening di desa.”

Setelah menerima dana, lanjut dia, laporan pertanggungjawaban dari pembangunan maksimal 28 Desember 2013. Sumber

Disdik Klaten Siap Terapkan Kurikulum Baru di Semua Sekolah

Dinas Pendidikan Klaten akan menerapkan Kurikulum 2013 di semua sekolah pada 2014 nanti. Saat ini, pelatihan untuk semua guru dilakukan secara bertahap baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Pantoro, mengatakan pada tahun ajaran 2014/2015 nanti, Kurikulum 2013 akan diterapkan untuk semua sekolah di beberapa kelas. Di tingkat SD, diterapkan di kelas I, II, IV, dan V. Sedangkan untuk SMP akan diterapkan di kelas VII dan VIII, untuk SMA/SMK diterapkan di kelas X dan XI.

Sementara, pada tahun ajaran 2013/2014 ini, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk kelas I dan IV bagi tingkat SD, kelas VII untuk tingkat SMP, dan kelas X di tingkat SMA. Terkait program tersebut, ditunjuk sekolah percontohan. Di Klaten, ada 13 SD, tingkat SMP ada enam sekolah, di tingkat SMA ada lima sekolah, dan SMK ada tujuh sekolah. “Memang, sekolah yang paling siap ya sekolah percontohan yang sudah menerapkan kurikulum baru itu. Tapi, di tahun ajaran berikutnya, kami berupaya menerapkan kurikulum baru itu di semua sekolah. Nantinya, untuk semester I dibiayai dari BOS [bantuan operasional sekolah], sedangkan pada semester II dibantu DAK [dana alokasi khusus] untuk penyediaan buku pegangan bagi guru dan siswa,” katanya saat dijumpai Solopos.com di Pendapa Pemkab Klaten, Jumat (29/11/2013).

Menurutnya, dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 ini, kesulitan yang masih dihadapi guru berupa patokan angka penilaiannya. Sebab, sistem penilaian dalam kurikulum baru tersebut berbeda dengan sebelumnya karena metode pembelajarannya lebih banyak berada di lapangan dan diskusi. Selain itu, lanjut dia, untuk mendukung penerapan kurikulum baru di semua sekolah, pemerintah pusat akan melakukan pemerataan guru. Menurutnya, jika ada guru yang sudah besertifikat tetapi nantinya mengajar di bidang yang tidak sesuai dengan sertifikasinya, harus mencari sertifikasi baru.

Terkait hal itu, pihaknya berharap jika ada guru baru yang masuk ke Klaten, sebaiknya dialihkan untuk mengajar di SD. Sebab, ia menyatakan kekurangan guru SD di Klaten masih cukup banyak. “Kami sudah berkoordinasi dengan BKD [Badan Kepegawaian Daerah] untuk usulan pengisian guru SD tersebut. Jadi, kalau ada guru SD dari luar daerah yang ingin mengajar di Klaten, diperbolehkan asal mau mengajar di SD,” imbuhnya. Sumber

Dana Penanganan Bencana Dinilai Minim

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten menyatakan hingga saat ini dana untuk penanganan bencana di Klaten masih minim. Padahal, kondisi alam saat ini yang mengakibatkan bencana alam seperti angin puting beliung, erupsi Merapi, tanah longsor, dan banjir tidak bisa diprediksi. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Klaten, Joko Rukminto, mengatakan jumlah dana untuk penanganan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak sama setiap tahunnya. Menurutnya, besaran dana yang dikucurkan berdasarkan laporan BPBD setelah terjadi bencana di wilayah.

“Dana untuk penanganan bencana di Klaten memang masih minim. Dan, saat ini, terjadinya bencana tidak bisa diprediksi karena perubahan iklim yang drastis. Sedangkan besaran dana yang diturunkan dari BNPB sesuai laporan kami di wilayah. Dari APBD kabupaten yang berupa dana siap pakai, setiap tahun besarannya juga tidak sama karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” katanya saat dihubungi Solopos.com, Minggu (1/12/2013). Besaran dana siap pakai dari APBD tersebut, lanjut dia, untuk 2013 senilai Rp500 juta. Sedangkan pada 2012, jumlahnya lebih kecil. Ia berharap ada penambahan besaran anggaran untuk penanganan bencana karena banyaknya bencana di Klaten bisa mengakibatkan kerusakan dan kerugian hingga miliaran rupiah.

Di sisi lain, ia juga menyatakan tiga unit selter untuk lokasi pengungsian warga yang terkena erupsi Merapi juga belum memiliki sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya peralatan dapur umum, posko kesehatan, dan MCK. Di Klaten, tiga unit selter yang dibangun pada 2012 lalu berada di Kecamatan Prambanan, Kebonarum, dan Karangnongko. “Kalau bangunannya, memang sudah siap untuk menampung pengungsi seandainya ada bencana erupsi Merapi. Namun, ada beberapa fasilitas yang belum ada karena keterbatasan anggaran. Rencananya, untuk penambahan fasilitas itu kami alokasikan dari dana BNPB yang totalnya Rp47 miliar untuk satu tahun anggaran ini,” imbuhnya. Sumber

DPT Klaten Susut Lagi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten kembali menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) baru setelah menyelesaikan pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penetapan DPT itu dilakukan dalam rapat pleno yang digelar Sabtu (30/11/2013). DPT baru yang ditetapkan KPUD Klaten pada Pemilu 2014 yakni 1.001.997 pemilih. Jumlah itu lebih sedikit dari DPT yang ditetapkan pada 1 November lalu, yakni 1.002.317 pemilih.

Ketua KPU Klaten, Siti Farida, mengatakan penetapan itu merupakan hasil penyisiran pemilih yang belum memiliki NIK bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). “Saat penyisiran dulu, ada 8.000 pemilih yang sebelumnya tidak memiliki NIK. Lalu, kami berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk pengecekan jumlah itu. Hasilnya, saat ini seluruh pemilih yang masuk dalam DPT sudah  memiliki NIK, dan yang bermasalah sudah dicoret,” katanya saat dihubungi Solopos, Senin (2/12/2013).

Hasil penetapan tersebut, lanjut dia, akan dikirm ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten dan semua partai politik untuk bekerja sama melakukan pengecekan. Nantinya, jika masih ada pemilih tidak memiliki NIK dan warga yang belum terdaftar, tetap dapat menggunakan hak suaranya. “Terutama untuk warga yang sudah cukup umur untuk memilih, tetapi belum terdaftar, tidak usah khawatir. Nanti akan dimasukan dalam daftar pemilih khusus. Prinsipnya, KPU tidak akan mempersulit warga yang ingin menyampaikan hak suaranya dalam pemilu. Sebab, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pesta demokrasi,” ujarnya.

Penyusunan DPT khusus tersebut, lanjut dia, akan dilakukan sepekan setelah penetapan DPT baru. “Mungkin pekan depan, kami mulai proses menyusun daftar pemilih  khusus. Sebab, kami masih menunggu juklak [petunjuk pelaksanaan] dan juknis [petunjuk teknis]-nya dari KPU pusat. Kami harap semua pihak bisa terlibat dalam penyusunan daftar pemilih khusus ini. Sehingga semua warga yang berhak memilih bisa menyalurkan hak suaranya,” imbuhnya.

Baliho Disemprit, Caleg Kampanye Lewat Website

KLATEN-Terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Zonasi Atribut Kampanye membuat sejumlah calon legislatif (caleg) membuat inovasi baru untuk berkampanye. Selain pemasangan stiker mobil, juga ada caleg yang berkampanye melalui website. Salah satu caleg yang berkampanye melalui website yakni Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Klaten, S. Kuntoro Budiyanto. Laki-laki yang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan website bertajuk Gerakan Cinta Damai Soloraya sebagai terobosan media kampanye baru di era digital.

“Melalui website, bisa ramah lingkungan daripada baliho dan poster yang masih konvensional. Mereka bisa mengetahui profil saya dan bisa mengenal lebih dekat dengan saya. Dengan media ini, saya juga ingin mengajak pemilih untuk lebih cerdas dalam memberikan hak suaranya,” katanya kepada wartawan Selasa (3/12). Menurutnya, website tersebut bukan hanya menjadi media kampanye untuknya dan partai, tetapi sebagai media ajakan kepada masyarakat untuk tidak golput. Jadi, lanjut dia, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya saat Pemilu Legislatif 2014.

“Kami ingin menyasar pada kalangan pelajar, pemuda, dan orang-orang yang saat ini melek teknologi. Sebab, saat ini, media internet sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat di era digital ini,” tuturnya. Sementara, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten, Suharno, mengatakan hal itu bukan termasuk pelanggaran selama isi website hanya berupa pengenalan caleg. “Kalau hanya menampilkan pengenalan caleg seperti profil serta visi dan misi caleg yang bersangkutan, itu bukan pelanggaran. Sebab, ini dalam masa kampanye tertutup,” katanya, Selasa.

Namun, lanjut dia, bila sudah mengajak untuk memilih salah satu caleg dan mengumbar janji-janji, itu sudah termasuk pelanggaran. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk kampanye terbuka yang seharusnya berlangsung mulai 21 Maret 2014. “Tapi, nanti akan kami cek terlebih dahulu. Kalau memang di dalam website ada ajakan dan memberikan janji-janji kepada masyarakat, maka akan kami larang,” tuturnya. Sumber

Elpiji 3 Kg Kembali Langka, Warga Klaten Mengeluh

Warga Klaten terutama di wilayah Kecamatan Klaten Utara kembali mengeluhkan sulitnya memperoleh elpiji tabung 3 kilogram (kg). Kesulitan mendapatkan elpiji tersebut dialami warga sejak sepekan terakhir. Seorang warga Kelurahan Bareng Lor, Handoyo, 50, mengatakan kesulitan mendapatkan elpiji tabung 3 kg tersebut terjadi sejak sepekan terakhir. Bahkan, ia sampai membeli ke luar wilayahnya karena di pengecer terdekat selalu kosong.

“Sudah sepekan ini, saya kesulitan mencari elpiji 3 kg karena di pengecer selalu kosong. Kata penjualnya, biasanya dikirim 20 tabung per hari, saat ini hanya tiga tabung per hari. Jadi, terpaksa membeli ke kampung tetangga [luar kelurahan],” katanya kepada wartawan, Selasa (3/12/2013). Menurutnya, harga elpiji tersebut juga naik dari Rp15.000/tabung menjadi Rp15.000/tabung. Bahkan, lanjut dia, karena sulitnya memperoleh elpiji tersebut, ada tetangganya yang penjual warung mau membeli Rp20.000/tabung asal barangnya tersedia. “Tetangga saya ada yang membuka warung makan dan dia juga kesulitan mencari elpiji tabung 3 kg. Bahkan, dia mau membeli seharga Rp20.000/tabung asal barangnya ada,” ujarnya.

Warga Kelurahan Karanganom, Nugroho, 27, juga menyatakan hal serupa. Ia yang memiliki usaha angkringan dan memiliki warung makan di rumahnya, juga kesulitan memperoleh elpiji 3 kg. “Dua pekan ini, saya libur tidak jualan sementara karena ada keperluan. Tapi, sepekan lalu, saya sempat kehabisan elpiji 3 kg di sekitar rumah saya karena barangnya kosong. Dan saya harus mencari elpiji hingga ke daerah Srago, Klaten Tengah,” tuturnya. Ia yang bisanya hanya membeli satu tabung, saat ini ia menyetok hingga dua tabung agar tidak kesulitan lagi saat membeli elpiji. “Biasanya saya beli dadakan saat gas habis dan di pengecer selalu tersedia. Tapi, sepekan lalu saat saya kehabisan gas dan sulit mencarinya, saya terpaksa membeli dua tabung sekaligus untuk persediaan,” imbuhnya.

Seorang pemilik pangkalan elpiji 3 kg di Klaten Utara, Sri Sumanto, 58, menyatakan tidak ada pengurangan pengiriman stok dari agen. Tapi, pembeli yang datang ke pangkalannya tidak hanya dari pengecer, namun langsung konsumen sehingga stok elpiji tersebut diserbu pembeli. “Setiap hari, saya mendapat stok dari agen sebanyak 100 tabung dan tidak ada pengurangan. Namun, jumlah itu langsung habis dalam watu satu jam setelah pengiriman dari agen. Tidak hanya dibeli pengecer, tetapi juga ada beberapa konsumen,” katanya kepada wartawan, Selasa. Hanya, saat melayani konsumen yang langsung membeli ke pangkalannya, ia memberi batasan jumlahnya. “Beberapa waktu lalu, ada penjual mie ayam yang membeli gas elpiji tabung 3 kg di pangkalan saya, tetapi saya batasi hanya satu tabung,” ujarnya. Ia berharap Pemkab bisa menjalankan peran dan fungsi mereka untuk menjaga kestabilan barang karena gas elpiji tiga kilogram merupakan barang bersubsidi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sumber